Indonesia dan Malaysia, dua negara yang berdekatan di Asia Tenggara, memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahan mereka. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan di kedua negara ini.
1. Bentuk Pemerintahan
Indonesia adalah sebuah republik dengan bentuk negara kesatuan. Ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat, dan wilayah-wilayah di Indonesia tidak memiliki otonomi penuh. Di sisi lain, Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional dengan bentuk negara federal. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian yang memiliki otonomi dalam beberapa aspek pemerintahan.
2. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Di Indonesia, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (PEMILU) dan menjabat selama lima tahun. Setelah masa jabatan berakhir, presiden dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali jabatan saja. Di Malaysia, Yang Dipertuan Agong (Raja) adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari.
3. Sistem Politik
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Di Malaysia, sistem pemerintahan adalah parlementer. Perdana Menteri adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen dan memegang peran sentral dalam pembuatan keputusan pemerintahan.
4. Legislatif
Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. DPR memiliki dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di Malaysia, parlemen terdiri dari dua kamar: Dewan Rakyat (House of Representatives) dan Dewan Negara (Senate).
5. Hubungan dengan Monarki
Malaysia memiliki sistem monarki konstitusional, di mana Yang Dipertuan Agong (Raja) memiliki peran seremonial dan simbolis. Di Indonesia, monarki tidak ada, dan presiden adalah kepala negara yang mewakili negara di tingkat nasional dan internasional.
6. Otonomi Daerah
Indonesia memiliki sistem otonomi daerah yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal. Di Malaysia, negara bagian memiliki otonomi dalam beberapa aspek, termasuk pendidikan, hukum, dan kesehatan.
Dalam kesimpulannya, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan dalam bentuk negara, kepala negara, sistem politik, dan otonomi daerah. Meskipun keduanya memiliki karakteristik unik, mereka tetap menjalin kerja sama dalam ASEAN dan memiliki hubungan bilateral yang kuat.
