Sistem Pemerintahan
Indonesia: Presidensial
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Sistem ini memberikan kekuasaan eksekutif yang signifikan kepada presiden, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
Singapura: Parlementer
Sebaliknya, Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer. Di sini, perdana menteri adalah kepala pemerintahan, sementara presiden berfungsi sebagai kepala negara dengan peran yang lebih seremonial. Perdana menteri dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih besar oleh legislatif atas eksekutif.
Struktur Legislatif
Indonesia: Sistem Bikameral
Indonesia memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR memiliki kekuasaan legislatif utama, sementara DPD berfungsi sebagai perwakilan daerah dengan kekuasaan yang lebih terbatas. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan anggota DPD dipilih berdasarkan perwakilan daerah.
Singapura: Sistem Unikameral
Singapura memiliki sistem legislatif unikameral dengan satu majelis, yaitu Parlemen Singapura. Parlemen ini terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan beberapa anggota yang diangkat. Sistem ini memungkinkan proses legislasi yang lebih cepat dan efisien, meskipun juga mengurangi mekanisme check and balance yang lebih kompleks.
Partai Politik
Indonesia: Multi-Partai
Indonesia memiliki sistem multi-partai yang sangat dinamis. Partai-partai politik di Indonesia beragam, mulai dari partai nasionalis, agama, hingga partai berbasis ideologi tertentu. Pemilu di Indonesia sering kali menghasilkan koalisi pemerintahan karena tidak ada satu partai yang dominan.
Singapura: Dominasi Satu Partai
Di Singapura, Partai Aksi Rakyat (PAP) telah mendominasi politik sejak kemerdekaan pada tahun 1965. Meskipun ada partai oposisi, seperti Partai Pekerja, PAP tetap memegang mayoritas kursi di parlemen. Dominasi ini memberikan stabilitas politik, tetapi juga menimbulkan kritik terkait kurangnya pluralisme politik.
Pemilihan Umum
Indonesia: Proporsional Terbuka
Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka untuk memilih anggota legislatif. Pemilih memilih partai dan calon legislatif secara langsung. Sistem ini memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan fragmentasi politik.
Singapura: Distrik dan GRC
Singapura menggunakan sistem distrik atau Single Member Constituency (SMC) dan Group Representation Constituency (GRC). Dalam SMC, satu anggota parlemen dipilih dari setiap distrik. Dalam GRC, tim kandidat dari partai yang sama bersaing untuk beberapa kursi di satu distrik. Sistem ini dirancang untuk memastikan representasi minoritas etnis di parlemen.
Kebebasan Berpendapat
Indonesia: Demokrasi yang Berkembang
Indonesia dikenal sebagai negara dengan demokrasi yang berkembang, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal kebebasan berpendapat. Media dan masyarakat sipil memiliki ruang untuk beroperasi, tetapi ada kasus-kasus di mana kebebasan berpendapat dibatasi oleh undang-undang tertentu.
Singapura: Demokrasi yang Terkendali
Singapura sering digambarkan sebagai demokrasi yang terkendali. Meskipun ada kebebasan berpendapat, pemerintah memiliki kontrol yang ketat terhadap media dan aktivitas politik. Kritik terhadap pemerintah sering kali dibatasi, dan ada undang-undang yang ketat terkait fitnah dan hasutan.
Peran Militer
Indonesia: Pengaruh yang Berkurang
Sejak reformasi 1998, peran militer dalam politik Indonesia telah berkurang secara signifikan. Militer tidak lagi memiliki kursi di parlemen dan fokus pada tugas pertahanan. Namun, pengaruh militer masih terasa dalam beberapa aspek politik dan keamanan.
Singapura: Peran yang Terbatas
Di Singapura, militer memiliki peran yang terbatas dalam politik. Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) fokus pada pertahanan nasional dan tidak terlibat dalam politik. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih profesional dan terpisah antara militer dan pemerintahan.
: Katadata
: BBC
: Academia
: UIN Jakarta
: Academia
