Faktur Pajak GTM (Gabungan Transaksi Multi-Masa) merupakan salah satu jenis faktur pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara berkelanjutan dalam satu periode tertentu, tetapi baru diterbitkan faktur pajaknya di akhir periode tersebut. Keberadaan faktur pajak GTM bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi baik bagi PKP maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pemahaman yang menyeluruh tentang mekanisme dan ketentuannya sangat penting untuk menghindari kesalahan dan sanksi perpajakan. Artikel ini akan membahas secara detail tentang faktur pajak GTM, mulai dari definisi hingga ketentuan penerbitannya.
Definisi dan Dasar Hukum Faktur Pajak GTM
Faktur Pajak GTM merupakan faktur pajak yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara berkelanjutan dalam suatu periode pajak tertentu, misalnya satu bulan atau satu triwulan. Berbeda dengan faktur pajak biasa yang diterbitkan setiap kali terjadi transaksi, faktur pajak GTM hanya diterbitkan satu kali di akhir periode pajak yang telah ditentukan. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam faktur pajak GTM harus memiliki kesamaan karakteristik, seperti jenis barang atau jasa yang dijual, pembeli, dan harga jual.
Dasar hukum penerbitan faktur pajak GTM tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.03/2014 tentang Faktur Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 210/PMK.03/2014. PMK ini mengatur secara detail persyaratan, prosedur penerbitan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan faktur pajak, termasuk faktur pajak GTM. Lebih lanjut, aturan-aturan terkait juga bisa ditemukan dalam berbagai Surat Edaran (SE) DJP yang memberikan penjelasan lebih rinci dan contoh kasus penerapan faktur pajak GTM. Wajib pajak perlu selalu memperbaharui pemahamannya terhadap regulasi yang berlaku dan mengikuti perkembangan terbaru dari DJP.
Syarat Penerbitan Faktur Pajak GTM
Tidak semua transaksi penjualan dapat menggunakan faktur pajak GTM. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh PKP sebelum menerbitkan faktur pajak GTM, antara lain:
-
Kesamaan Karakteristik Transaksi: Transaksi yang dicatat dalam faktur pajak GTM harus memiliki kesamaan karakteristik, seperti jenis barang atau jasa, harga jual, dan pembeli. Perbedaan kecil seperti variasi jumlah barang atau jasa yang sedikit masih dapat digabung, namun perbedaan yang signifikan tidak diperbolehkan.
-
Periode Pajak Tertentu: Transaksi yang dicatat harus terjadi dalam satu periode pajak tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya satu bulan atau satu triwulan. Periode tersebut harus konsisten dalam penerbitan faktur pajak GTM.
-
Kepatuhan Terhadap Aturan Perpajakan: PKP wajib mematuhi seluruh aturan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban pembukuan dan pelaporan pajak.
-
Persetujuan Pembeli: Meskipun tidak secara eksplisit tercantum sebagai persyaratan mutlak dalam PMK, disarankan untuk mendapatkan persetujuan dari pembeli sebelum menggunakan faktur pajak GTM untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan transparansi dan kepatuhan PKP terhadap prinsip good corporate governance.
Pelanggaran terhadap syarat-syarat di atas dapat mengakibatkan faktur pajak GTM dinyatakan tidak sah dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi perpajakan.
Prosedur Penerbitan Faktur Pajak GTM
Prosedur penerbitan faktur pajak GTM secara umum sama dengan faktur pajak biasa, hanya saja dilakukan di akhir periode pajak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:
-
Pengumpulan Data Transaksi: PKP harus mengumpulkan data transaksi penjualan yang akan dicatat dalam faktur pajak GTM. Data ini harus akurat dan lengkap, termasuk nomor faktur pajak, tanggal transaksi, nama dan alamat pembeli, jenis barang atau jasa, jumlah, harga, dan PPN.
-
Pengisian Faktur Pajak GTM: PKP harus mengisi faktur pajak GTM dengan data yang telah dikumpulkan. Pada faktur pajak GTM, harus dicantumkan periode pajak yang dicakup oleh faktur tersebut.
-
Penandatanganan dan Pelaporan: Faktur pajak GTM harus ditandatangani oleh PKP dan dilaporkan ke DJP melalui sistem e-Faktur. Laporan tersebut harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu pelaporan sangat penting untuk menghindari sanksi keterlambatan.
-
Pengarsipan: Setelah diterbitkan dan dilaporkan, faktur pajak GTM harus diarsipkan dengan baik oleh PKP sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. Arsip ini harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Informasi yang Harus Tercantum dalam Faktur Pajak GTM
Faktur pajak GTM harus memuat informasi yang sama dengan faktur pajak biasa, dengan penambahan informasi terkait periode pajak yang dicakup. Informasi penting yang harus tercantum meliputi:
-
Nomor Faktur Pajak: Nomor unik yang mengidentifikasi faktur pajak GTM.
-
Tanggal Faktur Pajak: Tanggal penerbitan faktur pajak GTM (biasanya di akhir periode pajak).
-
Nama dan NPWP PKP: Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur.
-
Nama dan NPWP Pembeli: Nama dan NPWP dari pembeli barang atau jasa.
-
Alamat PKP dan Pembeli: Alamat lengkap PKP dan pembeli.
-
Jenis Barang atau Jasa: Deskripsi detail barang atau jasa yang dijual.
-
Jumlah Barang atau Jasa: Jumlah barang atau jasa yang dijual.
-
Harga Jual: Harga jual per unit dan total harga jual.
-
PPN: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan.
-
Periode Pajak: Periode pajak yang dicakup oleh faktur pajak GTM (misalnya, bulan Januari 2024).
Ketidaklengkapan atau kesalahan dalam informasi yang tercantum dapat mengakibatkan faktur pajak GTM dinyatakan tidak sah.
Perbedaan Faktur Pajak GTM dengan Faktur Pajak Biasa
Perbedaan utama antara faktur pajak GTM dan faktur pajak biasa terletak pada waktu penerbitan dan jumlah transaksi yang dicatat. Faktur pajak biasa diterbitkan setiap kali terjadi transaksi penjualan, sedangkan faktur pajak GTM diterbitkan satu kali di akhir periode pajak untuk beberapa transaksi yang memiliki kesamaan karakteristik. Tabel berikut merangkum perbedaannya:
| Fitur | Faktur Pajak Biasa | Faktur Pajak GTM |
|---|---|---|
| Waktu Penerbitan | Setiap transaksi penjualan | Akhir periode pajak |
| Jumlah Transaksi | Satu transaksi | Beberapa transaksi dengan karakteristik sama |
| Periode | Setiap transaksi | Satu periode pajak (misal: bulanan, triwulanan) |
| Kompleksitas | Sederhana | Lebih kompleks, memerlukan rekapitulasi |
Contoh Kasus dan Implikasi Penerapan Faktur Pajak GTM
Bayangkan sebuah perusahaan air minum isi ulang yang setiap hari menjual puluhan galon air kepada pelanggan tetap. Dengan faktur pajak biasa, perusahaan ini harus menerbitkan puluhan faktur setiap harinya. Dengan menggunakan faktur pajak GTM, perusahaan tersebut dapat menerbitkan hanya satu faktur pajak di akhir bulan untuk seluruh transaksi penjualan air minum dalam bulan tersebut, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini akan sangat menghemat waktu dan usaha dalam administrasi perpajakan. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa semua data transaksi tercatat dengan akurat dan terintegrasi dengan sistem pembukuan. Kesalahan dalam penerapan faktur pajak GTM dapat berdampak pada potensi kekurangan atau kelebihan bayar pajak, bahkan sanksi administratif dari DJP. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan konsultasi dengan konsultan pajak jika diperlukan, sangat direkomendasikan.
